• Corpus ID: 190763429

Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata

@inproceedings{Harahap1993RuangLP,
  title={Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata},
  author={M. Yahya Harahap},
  year={1993}
}
Cetakan pertama terbit pada tahun 1987. Berulang kali terbit sampai cetakan kelima pada tahun 1995. Akan tetapi, sampai cetakan kelima belum pernah diadakan perubahan dan perbaikan. Baru saat penerbitan cetakan pertama edisi kedua ini, penulis sempat melakukan perubahan dan perbaikan dalam rangka menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan hukum (law development). Perubahan dan perbaikan yang paling signifikan meliputi: Pertama, Bab 6 Penjualan Lelang. Seluruhnya diganti dengan pembahasan baru… 
PERMASALAHAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM
Putusan akhir suatu pengadilan dapat bersifat komdenatoir, konstitutif dan deklaratoir. Hanya putusan yang bersifat komdenatoir yang dapat dipaksakan pelaksanaan putusaannya. Dalam perkara sengketa
Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859K/PDT/2011)
Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit mempunyai fungsi untuk memberikan rasa aman bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur melalui eksekusi Hak Tanggungan. Namun upaya hukum dari
PERANAN DAN KEDUDUKAN KURATOR DALAM MENGURUS DAN MEMBERESKAN HARTA PAILIT
Abstra k Akibat timbulnya banyak permasalahan mengenai kepailitan, maka Undang-Undang mengatur lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung dalam wilayah pengurusan dan pemberesan harta pailit,
STUDI PUTUSAN YANG TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI (NON EKSEKUTABLE) DALAM PERKARA PERDATA (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.Kdl)
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Negeri Kendal menyatakan suatu putusan perkara perdata tidak dapat dieksekusi (non eksekutable) dan mengetahui akibat hokum yang
KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MENOLAK PENGAJUAN PERMOHONAN PENCATATAN ADOPSI ANAK ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan No.379Pdt.P2020PA.Tgrs.)
Penelitian ini merupakan luaran wajib dari Surat Perjanjian Kontrak Penelitian No. Kontrak: 0391/D5/SPKP/LPPM/UNPAM/XI/2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Dinas
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI LELANG HAK TANGGUNGAN
ABSTRAK Hak Tanggungan memberikan hak bagi Kreditur untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET MELALUI EKSEKUSI JAMINAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
Tujuan Penelitian ini untuk Untuk mengetahui danmenganalisa terhadap eksekusi jaminan yang dilakukan oleh Perbankan Syariah sudah memenuhi dengan prinsip syariah dan untuk mengetahui dan menganalisa
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui obyek Hak Tanggungan atas tanah milik pihak ketiga yang dija- dikan jaminan Hak Tanggungan di lembaga keuangan perbankan oleh Debitur Berdasarkan Undang--matif bersifat preskriptif, dengan pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber data adalah sumber data sekun
This paper aimed to determine the objects mortgage rights above land owned by third parties that colthe law number 4 of 1996 on mortgage. This research is a prescriptive normative legal research,
TINJAUAN PERMASALAHAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG
Telah terjadi pencampuradukan grosse akta pengakuan hutang No. 123 tanggal 20 Desember tahun 1996 dengan Grosse akta Hipotek yang mengakibatkan tidak dapat dieksekusinya grosse akta pengakuan hutang
Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Indonesia
This article described the execution of the institution’s deposit rights to bad debts and the constraints of the execution of the object of liability. The approach used in analyzing problems was a
...
...