Corpus ID: 214531995

PERANAN DAN KEDUDUKAN KURATOR DALAM MENGURUS DAN MEMBERESKAN HARTA PAILIT

@inproceedings{Hidayatulloh2019PERANANDK,
  title={PERANAN DAN KEDUDUKAN KURATOR DALAM MENGURUS DAN MEMBERESKAN HARTA PAILIT},
  author={Moch Fitroh Arif Hidayatulloh},
  year={2019}
}
  • Moch Fitroh Arif Hidayatulloh
  • Published 2019
  • Business
    • Abstra k Akibat timbulnya banyak permasalahan mengenai kepailitan, maka Undang-Undang mengatur lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung dalam wilayah pengurusan dan pemberesan harta pailit, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 69 ayat (1) bahwa “tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kedudukan kurator tentunya lebih tinggi dibanding debitur artinya kurator… CONTINUE READING
    riset.unisma.ac.id

    References

    SHOWING 1-10 OF 10 REFERENCES
    Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata
    • 14
    Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepailitan Hendro Widodo
    • Tanggung Jawab Kurator Terhadap Penyelesaian Pemberesan Harta Pailit Pt Sky Camping Indonesia (Dalam Pailit) Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Selaku Kreditur Preferen
    • 2015
    Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik
    • 2013
    Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Terhadap Apartemen dan Ruko Palazzo Jakarta)
    • Tesis
    • 2013
    Tinjauan Yuridis Terhadap Klausul Baku pada Tanda Keikutsertaan Pembelian Paket Voucher CV. Delapan-Delapan Jaya Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
    • 2
    Black's Law Dictionary, 8th ed.
    • 238
    Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank
    • Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan
    • 2001
    Menyingkap tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan
    • 2000
    Pengantar Studi Hukum Perdata (terjemahan dari Inleiding tot de studie van het
    • Nederlands Burgerlijk Recht oleh I.S. Adiwimarta)
    • 1983
    Peraturan Perundang-undangan