• Corpus ID: 61731475

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DI DESA SEPANYUL, KECAMATAN GUDO, KABUPATEN JOMBANG

@inproceedings{Rusdianto2015ANALISISYT,
  title={ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DI DESA SEPANYUL, KECAMATAN GUDO, KABUPATEN JOMBANG},
  author={Akhmad Zakky Rusdianto},
  year={2015}
}

• A. Rusdianto
• Published 10 September 2015
• Computer Science

Desa sebagai satu kesatuan masyarakat memiliki kekayaan atau aset desa
Berlakunya Undang-undang Desa menjadikan sistem atau mekanisme pengelolaan
tanah bengkok berbeda dengan pengelolaannya selama ini. Hal ini cenderung
menimbulkan beberapa kesalahpahaman dalam pengelolaannya. Rumusan
masalah dalam penelitian ini: 1)Bagaimana penerapan dan pelaksanaan atas
pengelolaan tanah bengkok di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten
Jombang sesuai Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa? 2)Apa saja
faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan pelaksanaan pengelolaan tanah
bengkoksebagai tanah aset desa setempat 3)Bagaimana dampak pengelolaan tanah
bengkok terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sepanyul,
Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang?
Penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif dengan menggunakan
pendekatan yuridis empiris Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara
dengan responden maupun informan, observasi/pengamatan secara langsung di
lapangan, dokumentasi, serta kuisioner. Analisis data dilakukan dengan
menggunakan teknik triangulasi sumber melalui kegiatan pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data.
Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok
sampai sekarang masih dikelola untuk kompensasi gaji Aparatur pemerintah desa
saja meskipun di dalam ADD sudah dianggarkan gaji untuk mereka. Faktor yang
mempengaruhinya yakni faktor intern dan ekstern diantaranya keegoisan,
minimnya partisipasi masyarakat, tingkat SDM dalam pemerintah desa yang
masih terlihat rendah dan Konsistensi Pemda dalam menerapkan Undang-undang
Desa belum maksimal. Apabila pengelolaan tanah bengkok masih diterapkan
seperti ini aja, hanya dikelola hanya untuk kepentingan perangkat desa saja, maka
hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang tidak ada peningkatan,
padahal negara sudah menganggarkan dana yang cukup besar untuk itu.
Simpulan dalam penelitian ini bahwa Pemerintah desa masih bersikukuh
bahwa tanah bengkok akan tetap menjadi hak mereka meskipun ADD telah
dicairkan. Selain akan muncul banyak kontra dari masyarakat, hal ini juga
dianggap akan menyalahi Undang-undang apabila sudah ada Undang-undang
turunan untuk mejalankan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
tentang pengelolaan tanah bengkok ini. Saran dari penulis yakni selain melakukan
pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan undang-undang desa, pemerintah
dapat menarik tanah bengkok sebesar 35% tiap tahunnya untuk kepentingan
masyarakat, sehingga dalam jangka 3 tahun Tanah tersebut sepenuhnya menjadi
hak kepentingan masyarakat desa secara umum.